Pekalongan – 14 Daerah di Jateng Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi, mengonfirmasi bahwa aksi massa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah berdampak di 14 daerah di wilayahnya.
Aksi yang awalnya berlangsung damai berkembang menjadi kericuhan di beberapa titik, memicu reaksi cepat dari aparat keamanan.
Daerah-daerah yang terdampak tersebar di berbagai kabupaten dan kota, mulai dari Semarang, Solo, hingga Banyumas.
Kapolda menyebut bahwa eskalasi massa terjadi karena adanya provokasi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Kami identifikasi adanya penyusup yang menyusup ke dalam barisan aksi dan memicu tindakan anarkis,” ujar Luthfi dalam konferensi pers di Semarang.
Beberapa fasilitas umum dan kantor pemerintahan sempat menjadi sasaran lemparan batu dan vandalisme.
Di Kota Semarang, misalnya, gerbang Balai Kota dicoret dengan cat semprot, sementara pot bunga dan pagar rusak akibat dorongan massa.
Baca Juga : Harga Rawit Cs Turun, Indonesia Alami Deflasi 0,08%
Di Purwokerto, massa aksi bahkan sempat membakar ban di jalan raya, menyebabkan kemacetan panjang.
Lalu lintas di sejumlah titik sempat lumpuh karena aksi blokade jalan oleh kelompok massa yang tak terkendali.
Pihak kepolisian menyebut bahwa pengamanan ekstra ketat telah diberlakukan sejak malam sebelumnya.
Irjen Luthfi mengatakan bahwa prioritas utama adalah menjaga keamanan publik dan menjamin aktivitas warga tetap berjalan normal.
Meski demikian, aksi massa di beberapa daerah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
ini Banyak warga memilih untuk tidak keluar rumah, dan sebagian toko serta warung memilih tutup lebih awal.
ini Beberapa sekolah dan kampus di Semarang dan Solo juga memutuskan mengalihkan kegiatan belajar ke sistem daring sementara waktu.
Menanggapi hal ini, Kapolda meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.
ini Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan video atau foto hoaks yang dapat memicu kepanikan.
Beberapa kelompok mahasiswa di Solo dan Tegal menuntut transparansi anggaran dan kejelasan proyek infrastruktur.
