Pekalongan – Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekalongan tengah ramai diperbincangkan. Kabar tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama warga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Menyikapi hal ini, DPRD Kota Pekalongan mengingatkan Wali Kota agar tidak mengabaikan aspirasi rakyat dalam mengambil kebijakan fiskal daerah.
Masyarakat Khawatirkan Beban Baru
Beredarnya informasi soal potensi kenaikan PBB membuat sejumlah warga merasa was-was. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan menambah beban, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi.
“Kalau benar naik, kami pasti berat. Apalagi kebutuhan sehari-hari saja sudah tinggi,” keluh salah satu warga Kecamatan Pekalongan Utara.
DPRD Minta Pemerintah Lebih Bijak
Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan menegaskan bahwa kebijakan kenaikan pajak daerah, khususnya PBB, harus dipertimbangkan dengan matang. Ia meminta Wali Kota dan jajaran eksekutif tidak gegabah dan tetap berpihak pada masyarakat kecil.
“Pemerintah jangan hanya berpikir soal peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi juga harus memperhatikan daya beli masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan keresahan,” ujarnya.
Baca juga: Tokoh Olahraga dan Eks Manajer Timnas IGK Manila Meninggal Dunia
Transparansi dan Sosialisasi Jadi Kunci
Dewan juga menekankan pentingnya transparansi dalam menentukan besaran kenaikan pajak, jika memang akan diberlakukan. Menurut mereka, pemerintah wajib menyampaikan alasan, dasar perhitungan, serta manfaat yang akan diterima masyarakat.
“Jangan sampai tiba-tiba ada surat tagihan naik drastis tanpa penjelasan yang memadai. Sosialisasi dan dialog dengan warga adalah langkah penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” kata salah satu anggota DPRD lainnya.
Pemerintah Diminta Fokus pada Program Pro-Rakyat
DPRD mengingatkan agar Wali Kota lebih mengutamakan kebijakan yang pro-rakyat, seperti pemberdayaan UMKM, subsidi bagi warga miskin, dan program pemulihan ekonomi. Kenaikan PBB, menurut dewan, hanya akan efektif jika benar-benar sesuai dengan kemampuan masyarakat dan hasilnya kembali dirasakan oleh publik.
Menunggu Respons Wali Kota
Hingga kini, Pemerintah Kota Pekalongan belum secara resmi mengumumkan adanya kenaikan PBB. Meski demikian, isu yang beredar di masyarakat membuat DPRD merasa perlu mengingatkan sejak dini. Warga pun menanti kejelasan dari Pemkot agar keresahan tidak berlarut-larut.
“Pemerintah harus segera memberikan penjelasan resmi. Kalau memang ada kebijakan baru, harus dikomunikasikan dengan baik agar masyarakat tidak salah paham,” pungkas dewan.
