Pekalongan – Wagub Jateng Pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Pati — biasanya dipimpin Bupati, kali ini menjadi panggung bagi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, sebagai Inspektur Upacara
Sementara itu, kursi Bupati Pati, Sudewo, tetap kosong di berbagai agenda kenegaraan, termasuk upacara, tanpa penjelasan resmi alasan ketidakhadirannya
Sebelumnya, pada Jumat (15 Agustus 2025), Sudewo juga tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Pati untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto
Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra hadir mewakilkan posisi Bupati dalam rapat tersebut, namun enggan menjelaskan keberadaan Sudewo
Baca Juga : intip Persiapan Karnaval Kendaraan Hias di Monas
Bahkan suasana kantor Bupati Pati tampak lengang — mobil dinas Sudewo tak terlihat, sementara mobil dinas Wakil Bupati terparkir di lokasi
Informasi soal ketidakhadiran ini muncul tepat setelah aksi demo besar di Pati menuntut Sudewo mundur, memicu ketegangan politik berkepanjangan .
Aksi massa melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menolak kenaikan PBB-P2 hingga 250% dan beberapa kebijakan tak populer lainnya, menyebabkan demo berskala sangat besar pada 13 Agustus 2025
Usai demo, Sudewo tak kembali ke kantornya selama beberapa hari. Staf dan ASN pun bingung dan tak tahu kemana beliau pergi
Direktur setempat menyatakan tidak ada agenda resmi Sudewo, termasuk Kamis (14/8) dan Jumat (15/8), hingga paripurna di DPRD
Bahkan dalam upacara di Pendapa Kabupaten Pati, hanya tampak Risma Ardhi Chandra duduk di deretan pejabat — kursi Sudewo tetap kosong
Keputusan menjadikan Wagub Taj Yasin sebagai irup adalah langkah tak terduga yang menyorot betapa kosongnya posisi formal Bupati saat itu
Taj Yasin sebelumnya melakukan ziarah di TMP Giri Tunggal Semarang, sebagai persiapan mental dan simbol keseriusan menghadapi momen 17 Agustus sebagai irup
Turunnya Wagub seperti ini menunjukkan kemungkinan besar bahwa Bupati Sudewo memang sengaja meng
Waktu pemulihan citra menjadi penting, dan kehadiran resmi Wakil Gubernur di Pati menggantikan Bupati memberikan kesan bahwa pemerintah provinsi mengambil alih stabilisasi daerah
