Berita Pekalongan —Langkah DPR Hentikan Tunjangan & Pangkas Fasilitas Tuai Apresiasi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk menghentikan beberapa jenis tunjangan dan memangkas fasilitas anggota dewan menuai respon positif dari berbagai kalangan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepekaan DPR terhadap kondisi keuangan negara serta upaya memperbaiki citra lembaga legislatif di mata publik.
Pemangkasan tersebut diumumkan secara resmi dalam rapat paripurna internal yang digelar pekan ini, dan langsung mendapat sorotan luas, baik dari media maupun masyarakat. Banyak yang menyebut ini sebagai langkah maju dan sinyal positif dari wakil rakyat untuk mulai berbenah.
Baca Juga: 14 Daerah di Jateng Terdampak Aksi Massa, Luthfi
Rincian Pemangkasan dan Tunjangan yang Dihentikan
Dalam pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan DPR, kebijakan pengurangan fasilitas ini meliputi beberapa poin utama:
-
Penghentian tunjangan perjalanan dinas non-prioritas
-
Pemangkasan fasilitas kendaraan operasional
Tidak semua anggota DPR lagi-lagi mendapat kendaraan dinas, terutama bagi yang sudah menerima tunjangan transportasi dalam bentuk tunai. -
Pengurangan biaya representasi dan komunikasi
-
Evaluasi anggaran rapat dan konsumsi
Pimpinan DPR: Kami Harus Jadi Contoh
Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F.
“Sudah saatnya kami, sebagai wakil rakyat, menunjukkan empati terhadap kondisi anggaran negara. Pemangkasan ini tidak akan mengganggu fungsi utama DPR, dan kami ingin menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan yang efisien,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa DPR juga sedang mengkaji ulang sistem penganggaran internal agar lebih transparan dan berbasis kinerja.
Apresiasi dari Publik dan Pengamat
Beragam respons positif muncul dari masyarakat sipil, aktivis antikorupsi, hingga akademisi.
Ketika mereka secara sadar memangkas itu, kita patut apresiasi,” katanya.
Dampak Terhadap Kinerja dan Etika Politik
Langkah pengurangan fasilitas ini juga dipandang sebagai momentum memperkuat etika politik dan kesadaran pelayanan publik di kalangan legislator.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Politik Nasional, Lutfhi Wahyudi, kebijakan ini bisa menjadi langkah awal menuju reformasi DPR secara menyeluruh.
Harapan Masyarakat: Jangan Sekadar Gimik
Kesimpulan: Langkah Kecil, Dampak Besar
Keputusan DPR untuk memangkas fasilitas dan menghentikan beberapa tunjangan menunjukkan komitmen awal untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Di tengah sorotan dan kritik yang selama ini terus bergulir, langkah ini bisa menjadi pijakan awal menuju reformasi kelembagaan yang lebih dalam.
DPR telah mengambil langkah pertama. Pertanyaannya: apakah ini akan berlanjut menjadi perubahan yang nyata atau sekadar angin lalu?
